contoh daerah otonom adalah. Prinsip Otonomi Luas Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas,Jayapura, Jubi TV – Pengertian Daerah Otonom Baru (DOB), yang secara garis besar berarti daerah yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri. contoh daerah otonom adalah

Adapun hakikat. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan otonom daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengawasi masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DIY memiliki keistimewaan dalam otonomi khusus yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. No. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 22, pemerintah daerah (kabupaten/kota) merupakan pelaksana program pemerintahan di atasnya (prinsip. Keduanya sangat berpengaruh dalam mendorong pemerintah untuk memberikan wewenang tersebut. Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "otonom" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (ed. Pakar otonomi daerah mengatakan tiga provinsi baru di Papua bakal menjadi daerah otonom gagal, karena tidak ada masa persiapan untuk menjadikan daerah tersebut mandiri secara finansial maupun. Vincent Lemius Tujuan Otonomi Daerah Prinsip Otonomi Daerah a. RajaGrafindo Persada (cetakan ke-2), Jakarta. Pada 2 Juli 1997, terjadi krisis keuangan Asia yang juga dirasakan oleh Indonesia. D. Aspek internal ini berupa ketimpangan atau kesenjangan antara satu daerah dengan perkotaan dalam hal pembangunan. 25/2000 tadi, hal-hal yang bersifat spesifik masih juga diatur secara tersendiri dengan UU No. Namun, dalam sistem pemerintahan nagari ini, setiap tindakan harus dilakukan dengan musyawarah bersama. Jakarta -. Dikutip dari buku Keuangan di Era Otonomi Daerah oleh Yoyo Sudaryo. Contoh Ngoko Alus dan Ngoko Lugu, Pahami Konsep. REPUBLIKA. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Dalam menetapkan UMR, pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak hanya mendukung satu pihak saja. 1. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Suatu daerah dapat diajukan sebagai contoh daerah otonom jika memenuhi syarat administratif. Beberapa contoh keberhasilan dari berbagai daerah dalam pelaksanaan. Dua kewenangan ini dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat. Adapun beberapa dampak negatif yang bisa terjadi akibat otonomi daerah, yaitu: Munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatik, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah;Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan sebagian besar bidang pemerintahan. Dikutip dari buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah (2007) oleh Syamsuddin Haris, berikut pengertian otonomi daerah menurut para ahli: Menurut F Sugeng Istianto. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah memiliki lima. Contoh upaya-upaya pemberdayaan, dalam konteks integrasi otonomi daerah dengan kearifan lokal, didapatkan dari penelitian yangKOMPAS. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan otonomi daerah. Dari data Kemendagri tercatat 17 Gubernur dan 150 Bupati/Walikota yang terjerat kasus korupsi di daerah dan sebagian telah menjadi tersangka. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. dikembalikan kepada daerah otonom. 3. Otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah. Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Sifat kewenangan : A. Ungkapan yang sering dilontarkan oleh pihak kontra otonomi adalah “ daerah belum siap. Sentralisasi tidak boleh menghilangkan keberadaan otonomi daerah sebagai amanat konstitusi. otonomi daerah adalah wacana yang hangat untuk dibicarakan dan diperdebatkan. Menurut Ateng Syarifuddin. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mengurangi Peran Pemerintah Pusat. sikap mental dan partisipasi. KOMPAS. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada. co. UUD 1945 tersebut. Pada Daerah Kabupaten / Kota,. perkembangan jumlah daerah otonom baru meningkat pesat (tabel 1). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengelola urusan serta kepentingan masyarakat sesuai Undang-Undang. Yang diolah oleh pemerintah daerah masing-masing dan masyarakat pun ikut berpartisipasi. 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam. Tujuannya untuk menciptakan keadilaan secara nasional, distribusi regional yang adil, hingga mendorong. Contoh Nasionalisme Dan Patriotisme. CO. Pengertian Pemerintahan Daerah Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas. Nanggroe Aceh Darussalam 4. Sumber : beritabaru. Selain kelebihan, berikut ini adalah kekurangan dari penerapan asas desentralisasi dalam pemerintahan: 1. Kabinet Nawa Cita tersebut adalah contoh kebijakan administrasi. Yang dimaksud syarat administratif adalah syarat ketatanegaraan, yang berupa surat-surat dan persetujuan semua instansi terkait. Sarundajang dalam bukunya yang berjudul Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, yaitu: · Otonomi Organik, yaitu otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki peran untuk menentukan ritme dari badan otonom. Akan tetapi, peningkatan jumlah ini kerap tidak diiringi denganKata Kunci : Kearifan Lokal, Daerah Otonomi Baru, Apau Kayan Semangat otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 adalah pengalihan kewenangan pusat kepada daerah untuk mengelola kegiatannya secara otonom. Pengertian otonomi secara umum adalah kemampuan suatu wilayah atau entitas untuk mengatur dirinya sendiri secara independen. Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. A. Nomor 5 Tahun 1974 adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab (Otonomi Daerah bertingkat). di era otonomi daerah. Okezone telah merangkum Daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa. (Foto: Okezone) JAKARTA - Pengertian otonomi daerah perlu kita ketahui, meski istilah tersebut tidak asing bagi kita, ternyata banyak yang belum memahami tentang arti dari otonomi itu sendiri. B. Pakaya,S. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Ada pula pengertian Otonomi Daerah. Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut: a. Jawaban: C. Hasil dari pelimpahan wewenang tersebut adalah terbentuknya suatu daerah otonom atau. 4. Berikan contoh masing-masing hubungan pemerintah. Salah satu contoh dari daerah otonom adalah pajak daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam Pasal 2 ayat (8) undang-undang tersebut. Dengan demikian jenjang daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat pelaksanaan otonomi daerah dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintahan Daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu komponen belanja negara yang memiliki peran sangat penting dalam instrumen kebijakan fiskal adalah transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Politik; Administratif; Fiskal; Pasar;. Penghargaan itu diserahkan pada peringatan Hari Otonomi Daerah XVII 2013 di Jakarta, Kamis (25/4). Yuk. Ni’matul Huda, Otonomi Daerah (filosofi, sejarah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 UUD 1945. Kewenangan pemerintah pusat adalah kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter, dan fiskal. 2 Lahirnya UU No. Menurut C. 2. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. b. Sabtu, 4 Desember 2021 17:23 WIB Penulis: Farrah Putri Affifah Karena Indonesia merupakan negara hukum, landasan hukum merupakan hal yang penting. Dalam menetapkan UMR, pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak hanya mendukung satu pihak saja. Mariun h. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Tugas, hak, dan kewajiban daerah otonom bersifat nyata dan jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arti daerah otonom bisa berbeda tiap negara. Prinsip terakhir adalah otonomi daerah yang bertanggung jawab. Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Sidang MPR tahun 1998, kebijakan desentralisasi itu dituangkan dengan jelas dalam Ketetapan MPR No. yang harus dipertahankan dan diisi dengan kreativitas pembangunan, sedangkanJakarta - . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. Urusan pemerintahan umum dibuat oleh pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Fungsi pemerintah pusat dalam pelaksaan otonomi daerah terdapat pada materi kelas 10 SMA. 4 Tafsir iniProvinsi Aceh – Daerah Istimewa Aceh adalah contoh daerah otonom di Indonesia yang mendapat hak khusus dalam mengatur urusan pemerintahannya, seperti menerapkan hukum syariat Islam yang tidak berlaku di daerah-daerah lain di Indonesia. Pengertian Otonomi Daerah . Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dengan konsep otonomi yang sudah diatur dalam UU No. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Karena menyangkut bagaimana upaya negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, Wacana otonomi daerah menguat di tahun 1990-an. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Contoh daerah otonom adalah Kabupaten & Kota. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 1. Otonomi daerah provinsi diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen kedua, Bab VI tentang Pemerintah Daerah Pasal. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Berikut contoh pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut: Aturan kebijakan daerah. Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom. Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok. KOMPAS. Provinsi Papua – Papua adalah contoh daerah otonom di Indonesia yang memiliki hak. written by nani March 13, 2018. harus dilakukan oleh daerah, baik dalam UU No. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini kami sajikan Contoh Soal Pilihan Ganda lengkap dengan jawabannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X Bab 4 yang membahas tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-undang atau UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi Materil atau Rumah Tangga Materil Dalam otonomi. Meskipun demikian, tetap ada pendelegasian kepada daerah. Daerah Otonom di sebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas zona/area yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia [1] . ” Dari kutipan ini dapat dipahami bahwa otonomi khusus adalah otonomi yang diberikan sebagai tambahan atas otonomi yang sudah ada dan juga penyempurnaan atas penyelenggaraan keistimewaan yang sudah diberikan sebelumnya. id mengenai Solusi Otonomi Daerah : Hakikat, Sejarah, Prinsip, Tujuan, UUD, Masalah,. Penentuan UMR (Upah Minimum Regional)Yang kedua adalah pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar republik Indonesia. daerah adalah asas otonomi dan asas Tugas Pembantuan, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pengertian otonomi daerah bahwa; Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan. Pengalaman desentralisasi fiskal di Indonesia juga menjadi perhatian dunia sebagai contoh sukses bagaimana sebuah negara sebesar dan seberagam Indonesia dapat memasuki era otonomi daerah dengan baik. Desentralisasi adalah proses transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan tujuan untuk. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial Belanda hingga kini. Otonomi Daerah -Pengertian, Tujuan, Prinsip, Dasar Hukum & Contoh – DosenPendidikan. Contoh Otonomi Daerah adalah penetapan UMR (Upah Minimum Regional) yang ditetapkan di DKI Jakarta. Sedangkan daerah otonom adalah daerah yang diberi wewenang atau. Tidak seperti pemekaran daerah, penggabungan daerah sangat jarang sekali terjadi di Indonesia, beberapa contoh. YUSUF A. See full list on dosenppkn. Hal ini dituturkan oleh S. Saragih bahwa istilah otonomi secara etimologi dari Bahasa Yunani, yaitu Auto (sendiri) dan Nomos (peraturan) atau Undang-Undang9. Peraturan terbaru yang mengatur tentang. KOMPAS. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan OTODA. Dalam hal ini juga mereka memiliki wewenangnya masing-masing dalam pemerintahan. Berdasarkan rumusan tersebut pemerintah daerah memiliki wewenang Otonomi daerah ini terkategorisasi menjadi beberapa jenis. com, Jakarta Daerah otonom adalah wilayah administratif di Indonesia yang memiliki hak dan. 2. Banyak contoh desentralisasi yang bisa kita ketahui. Secara Umum 2. 1. otonomi daerah sebelum dan sesudah dilakukanya amandemen UUD 1945. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh. Adapun berdasarkan UU No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 d. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, manajemen pemerintah daerah di Indonesia dilandasi Undang – Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Berikut. pusat untuk mengatur dan mengurus. Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 adalah perihal penataan hubungan Pusat–Daerah. Berdasarkan. 22/1999 (yang telah direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintah di Daerah : Daerah Provinsi; Daerah Kabupaten; Daerah Kota. 1. Pengelolaan. Sehingga otonomi daerah diartikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam menjalankan pemerintahan, yang berkaitan dengan pembuatan dan keputusan mengenal hal-hal penting. Syarat pembentukan daerah otonom tersebut disimpulkan seperti di bawah ini. wewenang adalah daerah otonom, 6bukan wilayah administrasi. Dengan demikian daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangganya, sepanjang tidak memasuki “area” urusan pemerintah pusat. Sesuai dengan Pasal 1 poin 12 yang dimaksud dengan " Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai. Tujuan Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah hal yang sudah tidak asing lagi di telinga. Asas Dekonsentrasi. C. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali. Ada pula pengertian Otonomi Daerah yang lainnya. Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur durusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. 1 Pelaksanaan urusan pemerintahan juga tidak lagi sentralisasi hanya pada pemerintah pusat. Padahal, keduanya punya makna yang berbeda. Karena Indonesia merupakan negara hukum, landasan hukum merupakan hal yang penting. Berikut ini contoh-contoh otonomi daerah di Indonesia beserta penjelasannya. Hlm 27. 3. Usaha ikan pengolahanHal ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah otonom lain dalam mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya alam guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom. I. 32 tahun 2005, yang menyatakan otonomi daerah adalah sebuah hak, wewenang, dan juga kewajiban pada sebuah daerah otonom yang mengatur sendiri kepentingan mengenai masyarakat, khususnya pemerintahan. CO. 915. com – Konsekuensi utama dari otonomi daerah di Indonesia adalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut ini beberapa hal yang menjadi landasan hukum dari otonomi. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Pengalihan kekuasaan ini diharapkan dapat mendorong proses kebijakan publik menjadi. 3 Syarif Saleh 2 Latar Berlakang Yang Mendasari Adanya Otonomi Daerah 3 Manfaat Otonomi Daerah Pengertian Otonomi Daerah. 3. Berikut ini beberapa hal yang menjadi landasan hukum dari otonomi daerah: Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2, terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 sampai 7, Pasal 18 A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18 B ayat 1 dan 2. id - Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.